Lubuklinggau, PesirahNews.co.id – Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah (PUSAKA Sembada) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Inflasi Daerah di Hotel Dewinda Lubuklinggau, Minggu (21/12/2025). Kegiatan ini berlangsung meriah dan penuh antusiasme dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, serta elemen masyarakat.
FGD tersebut dihadiri oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau yang diwakili Staf Ahli II Walikota, Kamaludin, S.Sos. Turut hadir sebagai narasumber Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lubuklinggau Medhioline Sapta Windu, S.STP, MM, perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Niasari Sastro Putri, SST selaku Statistisi Ahli Muda, Rektor Universitas Islam Al-Azhaar (UIN Al-Azhaar) Lubuklinggau Dr. Sumaryati, M.Pd.I, serta Hj Liliany Purnama Ratu, S.Sos, MM selaku Penguasa MBG dan Ketua Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia Kabupaten Muratara.
Kegiatan ini juga diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, antara lain mahasiswa dari berbagai universitas, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Kelompok Cipayung, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Rektor Universitas Bina Insan, organisasi masyarakat (Ormas), serta organisasi kepemudaan (OKP) di Kota Lubuklinggau.
Dalam diskusi tersebut, PUSAKA Sembada melalui Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis kepada Pemerintah Kota Lubuklinggau terkait pengendalian inflasi dan optimalisasi Program Makan Bergizi Gratis.
Pertama, pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi lintas instansi untuk menjaga stabilitas harga, khususnya komoditas penyumbang utama inflasi seperti cabai merah, bawang merah, dan emas. Upaya ini dapat dilakukan melalui pemantauan harga secara rutin serta penguatan distribusi agar pasokan tetap terjaga.
Kedua, pemerintah didorong menjalin kerja sama dengan Koperasi Merah Putih sebagai mitra strategis dalam memperkuat distribusi dan menjaga stabilitas harga komoditas, sehingga ketersediaan barang di masyarakat tetap terjamin.
Ketiga, kerja sama dengan petani lokal perlu diperkuat guna menjaga ketersediaan pasokan, memperpendek rantai distribusi, serta menekan harga di tingkat konsumen. Dapur MBG diharapkan membuka ruang kolaborasi dengan petani skala kecil, sementara Pemerintah Kota Lubuklinggau memfasilitasi regulasi kerja sama tersebut, baik melalui Koperasi Merah Putih maupun hubungan langsung dengan Dapur MBG.
Keempat, diperlukan pengaturan variasi menu antar dapur MBG secara terkoordinasi untuk mengoptimalkan penggunaan bahan pangan dan mengurangi tekanan harga pada komoditas tertentu.
Kelima, pengelolaan Dapur MBG harus dilakukan secara amanah, transparan, dan bertanggung jawab guna menjamin kualitas layanan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Keenam, pemerintah daerah diharapkan segera memprioritaskan program kerja yang memperkuat produksi pertanian skala rumahan melalui pemberdayaan masyarakat dan UMKM. Langkah ini penting untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan pangan serta mengurangi ketergantungan pasokan dari daerah lain, khususnya untuk komoditas cabai, telur, dan daging ayam ras.
FGD ini diselenggarakan oleh Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah (PUSAKA Sembada) dengan susunan pelaksana antara lain Ngimadudin, MH selaku Ketua, Andri Novanto sebagai Sekretaris, Rudy Setiyono, SE, SH sebagai Bendahara, Khoirul sebagai Pengawas, Kenny, SH selaku Direktur Hukum dan Rekomendasi, Hj Winda Pristiana sebagai Kepala Humas dan Lintas Lembaga, Nevi Laila, MM Kepala Program, serta Hecksa Manora, MM dan Retno Sumarni, MM sebagai Program Officer.
Melalui FGD ini, PUSAKA Sembada berharap rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan strategis bagi Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis secara berkelanjutan.
(PN)
About the Author
